Oleh: Andi Prasetya, Linda Osaria, Yuli Murtiana
Latar Belakang
Pada
dasarnya tingkat kecerdasan individu atau masyarakat sangat
tergantung kepada individu atau masyarakat itu sendiri. Artinya
perkembangan kebudayaan, khususnya sistem pengetahuan ditentukan oleh
masyarakat yang menjadi pendukung kebudayaan tersebut. Kontak atau
komunikasi dengan individu atau masyarakat lain diakui turut berperan
dalam proses pencerdasan atau perkembangan kebudayaan suatu
masyarakat.
Bangsa
Indonesia adalah kesatuan dari berbagai suku bangsa dengan aneka
ragam budayanya. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah puncak-puncak
dari kebudayaan daerah atau lokal. Batasan atau konsep kebudayaan
nasional sangat nisbi karena yang disebut puncak oleh satu suku
bangsa di ujung timur kepulauan Indonesia masih primitif daripada
suku di ujung barat kepulauan Indonesia.
Penduduk
kepulauan Indonesia di masa lalu menunjukkan telah mempunyi sistem
pengetahuan dapat dikategorikan sebagai knowledge
atau ilmu pengetahuan.Proses transformasi pengetahuan itu dilakukan
secara lisan, secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang
tidak jarang mengalami distorsi atau penambahan. Sistem pengetahuan
tradisional ini antara lain terekam dalam bentuk cerita rakyat, mite
dan legenda. Setelah dikenal tradisi tulisan, pengalihan sistem
pengetahuan antara lain dilakukan secara tertulis dalam berbagai
bentuk. Sistem pengetahuan nenek moyang bangsa Indonesiaa itu
kemudian mengalami perbaikan setelah bersentuhan dengan kebudayaan
dari luar wilayahnya seperti kebudayaan India, Timur Tengah dan Eropa
Barat.
Sistem pengetahuan tradisional
Dalam
perkembangan sejarahnya sistem pengetahuan ini telah dimiliki oleh
kelompok-kelompok masyarakat sejak masa lampau dan diwarisi dari
nenek-moyangnya. Sistem pengetahuan yang mereka miliki ini merupakan
sistem pengetahuan tradisional atau sistem pengetahuan pra-modern.
Sistem pengetahuan tradisional memiliki sifat non-scientific
knowledge yang
kebenarannya tidak dapat dibuktikan atau diferikasi melalui
pengujian ilmiah.Proses alih pengetahuan tradisional ini pada masa
awal perkembangannya diperoleh melalui penyampaian secara lisan
dengan disertai contoh-contoh tindakan secara turun-temurun dari
generasi ke generasi
Pada
masa perkembangan selanjutnya yaitu pada masa ketika mereka sudah
mengenal tradisi bertulis, pengetahuan tradisional ini disampaikan
secara tertulis dalam bentuk karya sastra maupun dalam bentuk
tertulis lainnya. Melalui peninggalan tradisi lisan maupun tradisi
tertulis tersebut berbagai suku bangsa di Indonesia masih dapat
mengenali dan melestarikan berbagai kemampuan dan kearifan dalam
sistem pengetahuan masa lampau, dan memanfaatkannya dalam kehidupan
masa kini.Sistem pengetahuan yang telah dimiliki secara turun-temurun
di lingkungan masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia ini telah
mendorong pula terciptanya berbagai bentuk teknologi tradisionl yang
diterapkan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat hingga kini.
Bukti pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat suku-suku
bangsa di Indonesia bukan saja tercermin dari peninggalan berupa
benda-benda budayanya yang tidak tertulis tetapi tidak jarang pula
terekam dalam hasil kebudayaan berupa tradisi bertulisnya.
Perkembangan pengetahuan pada masa Kolonial
- Pengetahuan tentang pelayaran dan perdagangan
Sebelum
terpengaruh kebudayaan India, bangsa Indonesia sudah mengenal
pelayaran. Hal ini tercermin dalam gabar-gambar perahu yang
dilukiskan pada dinding goa di beberapa tempat di Indonesia.
Pelayaran di Indonesia semakin berkembang setelah jalur perdagangan
dari Cina ke Eropa melalui laut. Demikian pula sewaktu islam mulai
berkembang di Asia Tenggara, perdagangan di wilayah ini semakin
ramai. Sejalan dengan itu, teknik produksi perahu dan kapal-kapal
layar semakin meningkat.
Di Jawa jenis perah perang disebut lalanang. Perahu lalanang
ukurannya cukup besar. Dengan dua buah tiang layar yang di dalamnya
terdapat dua atau tiga deret tempat untuk mengayuh.
- Pengetahuan tentang keuangan dan perbankan
Penggunaan
mata uang muncul setelah pengaruh Islam masuk ke Indonesia,
terutamadi wilayah sekitar jalur perdagangan ditemukan berbagai macam
logam. Misalnya di Aceh (emas), Bangka (dari timah), Jambi (emas),
Palembang (timah), Banten (perak dan tembaga) dan lain sebagainya.
PERKEMBANGAN
ILMU PENGETAHUAN PASCAPROKLAMASI KEMERDEKAAN
- Perkembangan Pengetahuan tentang Demokrasi
Seiring dengan
praktik kolonialisme dan imperialisme yang juga berrmuara pada
kebijakan politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial
Belanda, demokrasi yang diterapkan di Eropa kemudian dipelajari pula
secara formal oleh sekelompok orang masyarakat Indonesia dari
kalangan pelajar, baik di dalam maupun di luar negeri. Pengetahuan
tentang demokrasi semakin berkembang dan menemui titik kuliminasi
untuk diterapkan di Indonesia seiring dengan dikumandangkannya
proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak negara-negara di Asia dan
Afrika memerdekakan diri pada dekade pada tahun 1940 seiring dengan
berakhirnya Perang Dunia II. Sejak 1972, secara umum jumlah negara
yang menggunakan sistem demokrasi meningkat sebanyak dua kali lipat.
Semula berjumlah 44 negara, kemudian berkembang menjadi 107 negara.
Perjalanan kehidupan
bangsa dalam berdemokrasi turut diwarnai oleh konflik kepentingan dan
ideologi. Persaingan antara kelompok Nasionalis, Komunis dan
kelompok-kelompok berbasis agama sangat tampak dalam panggung politik
Indonesia dalam dekate 1950-an. Hampir semua kabinet jatuh karena
mosi tidak percaya. Perekonomian negara menjadi semakin tidak
diperhatikan karena konflik politik berkepanjangan ditambah dengan
maraknya pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah kala itu. Hal
inilah yang membuat kalangan militer menghendaki agar UUD 1945
kembali diberlakukan karena pemberlakuan SOB atau keadaan darurat
militer pada 14 Maret 1957 juga tidak meredakan konflik politik.
Seiring dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sistem
Demokrasi Liberal digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. Pergantian
sistem demokrasi ini pada praktiknya justru menutup pintu-pintu
demokrasi dan awal dari diterapkannya kekuasaan yang terpusat di
tangan presiden. Presiden Soekarno memposisikan seluruh institusi dan
lembaga-lembaga tinggi negara sebagai bagian atau alat lembaga
eksekutif. Dengan sendirinya para pemimpin lembaga tersebut memiliki
kepangkatan sebagai pembantu presiden atau menteri. Hal ini dapat
terlihat dari jabatan Ketua MPR/DPR yang diposisikan sebagai Wakil
Menteri Pertama atau Wakil Perdana Menteri sementara Wakil Ketua MPR
diposisikan menjadi Menteri Koordinator.
Pada masa itu, semua
jabatan tinggi negara dipilih dan diangkat oleh presiden. Hal ini
dikarenakan presiden adalah Panglima Tertinggi yang sekaligus
diangkat menjadi Pemimpin Besar Revolusi seperti yang diamanatkan
oleh konstitusi sehingga seluruh unsur pemerintahan diposisikan
sebagai alat revolusi. Seperti pada masa demokrasi liberal,
kepemimpinan Soekarno dalam demokrasi terpimpin juga tidak membuat
sektor perekonomian membaik karena rezim otoriter ini juga lwbih
mengedepankan masalah-masalah politik dan upaya-upaya konfrontasinya
dengan negara-negara dan pihak-pihak yang dianggap kontra revolusi
serta pendukung kapitalis. Usia Demokrasi terpimpin tidak berlangsung
lama karena usia peristiwa pemberontakan G 30S/PKI yang gagal, posisi
Presiden Soekarno pun lambat laun dilengserkan setelah sebelumnya
MPRS melucuti berbagai gelar dan ketepatan yang mengangkatnya sebagai
presiden seumur hidup.
Jatuhnya rezim
Soekarno membuat wajah demokrasi bangsa juga berubah. Rezim Orde Baru
yang bertekad untuk mengoreksi berbagai kesalahan yang dilakukan oleh
Orde Lama (Pemerintahan Demokrasi Terpimpin) berupaya untuk
memperbaiki sektor ekonomi yang selama ini dianggap tidak
diperhatikan oleh pemerintahan sebelumnya. Namun, hal ini juga tidak
berarti kehidupan demokrasi bangsa menjadi lebih baik. Berbagai
selogan seperti “Ekonomi
Yes
dan Politik
No”
memperkuat indikasi bahwa rezim ini pun berupaya melanggengkan
kekuasaan dengan cara-cara yang berbeda dari rezim sebelumnya.
Demokrasi Pancasila
juga tidak berbeda dengan Demokrasi Terpimpin dari sisi figur
kepemimpinan. Presiden Soeharto, seperti halnya Presiden Soekarno
pada masa Orde Lama, menjadi sentral figur yang sangat dihormati
sekaligus ditakuti. Ia memberlakukan program P4 yaitu (Pedoman
Penghayatan dan pengamalan pancasila) yang bersifat wajib untuk
diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dalam lembaga negara dan
institusi pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar. Selain itu, ia jugaa
mensakralkan UUD 1945 dan menganggap pihak-pihak yang menentang
konstitusi tersebut apalagi berupaya untuk mengamandemen
pasal-pasalnya sebagai pihak-pihak atau elemen yang dapat
membahayakan eksistensi negara dan oleh karenanya harus dilikwidasi
jdengan cara-cara kekerasan sekalipun.
Di bidang ekonomi,
Rezim Orde Baru menafsirkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai sistem ekonomi
yang lebih bersifat sosialis kendati dalam pelaksanaanya justru
bersifat kapitalis. Berdasarkan pasal tersebut negara menguasai
cabang-cabang produksi yang menjadi hajat hidup orang banyak, namun
pada praktiknya rezim ini justru menerapkan sistem ekonomi terbuka
dengan mengundang investasi orang asing dan swastanisasi BUMN serta
konglomerasi. Kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998 dapat dikatakan
menjadi titik awal perjalanan baru kehidupan berdemokrasi bangsa
karena sejak itu terjadi berbagai perubahan yang sangat mendasar
terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkumpul. Dan
sisi lain, keinginan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 kian
menguat terutama di kalangan reformis. Satu tahun setelah runtuhnya
Orde Baru, Indonesia kembali menggelar pemilihan umum. Pemilu kali
ini juga mengundang nuansa demokrasi yang kental karena tidak seperti
pemilu-pemilu sebelumnya yang diselenggarakan oleh pemerintahan Orde
Baru, Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan tanpa
tekanan dan paksaan dari pihka pemerintah untuk memilih partai
politik tertentu. Pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik
peserta pemilu menghasilkan wakil-wakil rakyat baru yang memulai
petualangan politiknya dengan beberapa amandemen terhadap UUD 1945
(Anhar Gonggong, ed. 2005: 210). Setidaknya hingga 2002, para wakil
rakyat yang duduk di DPR telah menghasilkan empat mandemen kendati
produk amandemen keempat menuai banyak protes karena dinilai mengubah
sifat presidensial konstitusi menjadi lebih bercorak parlementer
dengan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada partai-partai
yang berkuasa.
Selain komunisme,
pengaruh Islam, terutama Pan-islamisme, juga berkembang di Indonesia.
Pada perkembangannya, berbagai pemikir Isla/m yang melihat aspek
politik, ekonomi, sosial dan budaya terkait dengan kehidupan
berbangsa dan bernegara diusung tidak hanya oleh para pemikir Islam
secara individu namun juga direpresentasikan melalui organisasi massa
dan politik sehingga dalam perjalanannya, terlihat berbagai kelompok
dan organisasi Islam yang melihat berbagai permasalahannya bangsa
dari perspektif yang berbeda. Di masa demokrasi liberal, organisasi
Islam Masyumi menjadi organisasi yang sangat berpengaruh di pentas
politik bangsa dan menjadi saingan kuat bagi partai lain yang
mengusung paham nasionalis dan komunis sebelum dibubarkan oleh
Presiden Soekarno karena beberapa tokohnya disinyalir terlibat dalam
pemberontakan PRRI di Sumatra Barat pada 1958. Hingga pemilu terakhir
yang diselenggarakan pada tahun 2009.
Selain perkembangan
ideologi dan pemikiran para tokoh Indonesia sejak masa kolonial,
aspek sosial dan budaya menjadi aspek penting yang memengaruhi
pengetahuan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini
disebabkan demokrasi sendiri merupakan paham ajaran yang berasal dari
negara-negara Eropa dan dalam penerapannya terjadi persinggungan
dengan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat Indonesia. Pada
kenyataannya tidak semua daerah dapat menerapkan nilai-nilai
demokrasi bahkan setelah pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden
dan kepala daerh, dijalankan secara langsung. Selain adanya
kontradiksi nilai, secara mental dan moral ada kalanya sekelompok
masyarakat belum bisa menerima kekalahan ketika pihaknya gagal
memenangkan sebuah pemilihan padahal secara umum menganut nilai
demokrasi juga berarti harus menghormati pemenang karena lawan
mendapat suara terbanyak. Ini menjadi wacana menarik karena
perkembangan paham-paham demokrasi sesungguhnya juga tidak terlepas
dari kelompok yang mengususngnya dengan pengetahuan yang tentunya
juga memadai.
Bila di Eropa
keberadaan dan perkembangan paham demokrasi tidak terlepas dari
kehadiran kelas borjuis dan kapitalisme, maka keberadaan kaum ini di
Indonesia hingga kini belum tampak sebagai kelas menengah yang
memberikan perubahan yang signifikan dalam perjalanan demokrasi
bangsa (Zuhro, 2009: 13). Bila kaum borjuis menapak kekuasaan melalui
kekuatan kaum intelektual dan kelas menengah maka tidak demikian
halnya di Indonesia. Kemunculan dan keberadaan kelas menenngah dalam
masyarakat Indonesia juga lebih banyak dikarenakan dukungan dari
pemerintah termasuk didaerah sehingga kemandirian politik mereka
belum mampu membawa perubahan banyak di panggung perpolitikan
Indonesia karena masih berada di bawah bayang-bayang elite-elite
penguasa.
Selain aspek sosial
dan budaya, perkembangan media massa dan teknologi juga turut
mempercepat pemahaman dan keikutsertaan masyarakat Indonesia dalam
kegiatan-kegiatan perpolitikan bangsa. Sejak masa kolonial, para
pemikir bangsa sudah menggunakan media massa dan penerbitan dalam
menyebarluaskan ide dan pemikirannya ke tengah masyarakat. Ide-ide
pergerakan yang ditulis oleh tokoh-tokoh yang berasal dari latar
belakang pemikiran dan ideologi yang berbeda turut mempercepat
terjadinya proses transformasi pemikiran yang memengaruhi perjalanan
demokrasi bangsa Indonesia. Beberapa diantarannya ada yang dimuat di
berbagai surat kabar, buku atau pamflet kendati baru dapat diakses
oleh lapisan masyarakat tertentu. Ide-ide tentang persatuan dan
kesatuan serta semangat nasionalisme dibungkus dalam balutan artikel
dan tulisan-tulisan yang pada akhirnya mengarah pada keinginan untuk
melepaskan diri dari penjajahan. Keberadaan media-media tersebut pada
masa sesudah kemerdekaan tidak hanya menjadi wahana identitas
kelompok, na’mun juga terkadang menjadi alat efektif untuk
melakukan propaganda guna menjatuhkan citra kelompok lain yang
menjadi sainganya. Dalam perkembangannya, pengetahuan demokrasi
berikut informasi kegiatan partai politik juga disebarkan melalui
audio visual. Seiring dengan perkembangannya pertelevisian dan radio
serta media maya (internet) di Indonesia, perkembangan dan wacana
demokrasi semakin mudah dan luas untuk diakses oleh masyarakat dari
berbagai lapisan. Perkembangan teknologi tidak hanya secara langsung
telah mempercepat demokratisasi di Indonesia. Selain itu, televisi
swasta juga menawarkan berbagai acara talkshow
dan debat tentang perpolotikan di Indonesia terutama menjelang pemilu
atau pilkada di berbagai daerah.
Demokrasi di
Indonesia dapat dikatakan kembali berkembang setelah rezim Orde Baru
tumbang karena selain pintu-pintu demokrasi dibuka semakin lebar,
masuknya beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang juga
mengikuti perkembangan demokrasi di indonesia turut memberikan
kontribusi pemikiran tentang wacana demokrasi. Selain LSM bahkan ikut
serta dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada di sejumlah daerah sebagai
pemantau pemilu.
mau download makalah lengkapnya??? bisa didapatkan DISINI
nice info, thanks gan
BalasHapusoke gan sama-sama :D
Hapusknjungan malam sob,,sambil nyimak aja :)
BalasHapusbig thanks bos... :D
Hapussayang gan saat di penjajahan masyarkat kita di buat bodoh oleh belanda
BalasHapusbetul sekali jurangan..... dan efeknya terasa sampai sekarang :)
Hapus